Berita Pemerintah

Giat Pemerintah Alihkan Subsidi Energi Wujudkan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Terjangkau

2 Maret 2017, dibaca 33 kali.


 

Pemerintah saat ini tengah melakukan terobosan pembangunan demi mewujudkan energi berkeadilan di Indonesia. Salah satunya adalah penghematan subsidi energi yang dilakukan agar dana APBN dimanfaatkan untuk pemerataan dan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur listrik. Penghematan subsidi energi antara lain dengan pengalihan subsidi listrik tepat sasaran. Kebijakan ini dilakukan bukan tanpa alasan, melihat pada tahun 2015, subsidi listrik paling besar dinikmati oleh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang mencapai Rp. 49,32 Triliun (87%). Namun demikian, pada dua golongan pelanggan ini masih terdapat rumah tangga yang tidak layak disubsidi. 

 

Merujuk Data Terpadu Penanganan Program Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dikelola oleh Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pola subsidi yang ada belum tepat sasaran. Dari total 23 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA, hanya 4.058.186 rumah tangga yang layak diberikan subsidi. Sedangkan sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan penyediaan dana subsidi hanya untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

 

Selain belum tepat sasaran, pola subsidi listrik bagi pelanggan mampu juga tidak memenuhi prinsip keadilan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum sepenuhnya menikmati listrik, bahkan belum terlistriki sama sekali. Untuk itu perlu dilakukan pengalihan subsidi listrik untuk melaksanakan program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.