Berita Tapak

Hutan Kemasyarakatan Dan Hutan Desa Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pertumbuhan Ekonomi

22 Mei 2012, dibaca 41 kali.

Pushumas, Jakarta: Kebijakan Kementerian Kehutanan mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat berbentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) terbukti mampu mengakomodasi kearifan lokal dalam pelestarian hutan sekaligus menjawab tuntutan pembukaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah diharapkan lebih banyak berperan dalam melaksanakan kegiatan ini.

Hal itu dikemukakan Direktur Bina Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Haryadi Himawan pada pesentasinya yang digelar di Kementerian Kehutanan Jakarta, Selasa 22 Mei 2012, dalam rangka dialog dua mingguan yang diselenggarakan Pusat Humas Kemenhut.

Pada dialog yang dipandu Staf Ahli Menteri Kehutanan Prof. San Afri Awang, Haryadi menyampaikan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2010 yang membuktikan dampak positif Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan rakyat (pro poor), menciptakan lapangan kerja (pro job), dan menumbuhkan investasi industri berbasis kayu rakyat (pro growth), serta mampu mempercepat rehabilitasi lahan kritis dan perbaikan mutu lingkungan (pro environtment).

Haryadi menegaskan, kegiatan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa ini merupakan program dan kebijakan pemerintah untuk membuka akses dan peluang kepada masyarakat untuk mencari nafkah sekaligus melestarikan hutan. Jadi HKm dan HD ini bukan sebagai proyek.

Ditegaskan pula bahwa dalam proses perizinan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, peran kepala daerah memang krusial. Mereka dilimpahkan kewenangan oleh Menteri Kehutanan untuk menerbitkan izin HKm dan Hutan Desa pada areal yang sebelumnya sudah dicadangkan Menteri Kehutanan. Untuk itu peran aktif pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa.