Berita Tapak

RUMUSAN HASIL KONSOLIDASI NASIONAL PEMETAAN INVESTASI MITRA PERHUTANAN SOSIAL

24 November 2016, dibaca 88 kali.

RUMUSAN HASIL KONSOLIDASI NASIONAL PEMETAAN INVESTASI MITRA PERHUTANAN SOSIAL
Cisarua, Bogor 22-24 November 2016


A.    MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud :
Tercapai sinergi, efektivitas dan fokus peran mitra dan project yang mendukung Perhutanan Sosial dalam rangka percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial secara adil, beradab, dan tepat sasaran

Tujuan:
1.    Teridentifikasinya lokasi kerja mitra dan project yang mendukung 
       Perhutanan Sosial secara Nasional;
2.    Teridentifikasinya nilai investasi dan jangka waktu kerja mitra dan project
       yang mendukung Perhutanan Sosial;
3.    Mobilisasi sumberdaya untuk mendukung PS secara proporsional;
4.    Disepakati pemetaan investasi Perhutanan Sosial dalam skala Nasional.

B.    PELAKSANAAN KEGIATAN
1.    Tempat              :    Safari Garden Cisarua Bogor
2.    Waktu                :    22 s/d 24 November 2016
3.    Jumlah peserta    :    240 orang


C.    LATAR BELAKANG
Berdasarkan hasil Konsolidasi Nasional pemetaan investasi mitra PS, terlihat bahwa jumlah mitra Perhutanan Sosial masih terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan di Jawa Bali Nusra, Sulawesi, dan Maluku Papua masih kurang, sehingga perlu pemerataan investasi dari aspek proporsi, struktur, dan jumlah.

D.    RUMUSAN HASIL
Berdasarkan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Nasional Pemetaan Investasi Mitra Perhutanan Sosial, arahan Direktur Jenderal PSKL, dan diskusi selama pelaksanaan kegiatan, berikut ini rumusan hasilnya:

1.    Mempercepat proses PAK yang sudah habis masa berlakunya disesuaikan
       dengan PermenLHK No.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016.
2.    Perlu dibuat protokol komunikasi dan diambil langkah-langkah nyata oleh
       Ditjen PSKL bersama mitra untuk keberlanjutanpasca PAK/HPHD/IUP
       agar ditindaklanjuti oleh Ditjen PSKL beserta eselon II, Pokja PPS
       Provinsi dan UPT Balai PSKL terkait.
3.    Penanganan potensi konflik menjadi strategi pengembangan PS yang tidak
       terpisahkan dari keseluruhan proses PS.
4.    Seluruhpesertasepakatdan mendukung percepatan pencapaian target
       pemberianakseskelolahutankepadamasyarakatseluas 12,7juta Ha.
       Disarankan Menteri LHK segera menerbitkan peraturan terkait PIAPS.
5.    Perlu diupayakanpemerataan lokus
       kerjainvestasiMitraPerhutananSosialdikorelasikan dengan potensi areal PS
       yang terpetakandalam PIAPS per region, per provinsi.
6.    Melengkapi data dan informasi dari hasil Konsolidasi Nasional Pemetaan
       Investasi Mitra PSuntukmenggambarkan