Percepat TORA dan Perhutanan Sosial, Menteri LHK dan Ketua Umum PBNU Tandatangani MoU

  11 APR 2018

Kementerian LHK dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menjalin kerjasama dalam pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan hidup yang tertuang dalam MoU/Nota Kesepahaman, di Jakarta, Rabu (11/4). MoU ini juga merupakan salah satu langkah percepatan realisasi re-distribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) dengan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan.

Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari silaturahmi Kementerian LHK ke Kantor PBNU tanggal 30 Desember 2017 lalu untuk mendiskusikan mengenai program prioritas pembangunan Kementerian LHK.

Terdapat 4 isu penting terkait dengan pembangunan LHK yang diwujudkan dalam Kesepakatan Bersama ini antara lain Reforma Agraria yang terdiri dari program TORA dan Perhutanan Sosial; Pengelolaan sampah, limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3); Perubahan Iklim; dan Pendidikan Lingkungan Hidup.

Berita selengkapnya disini



Percepat TORA dan Perhutanan Sosial, Menteri LHK dan  Ketua Umum PBNU Tandatangani MoUPercepat TORA dan Perhutanan Sosial, Menteri LHK dan  Ketua Umum PBNU Tandatangani MoUPercepat TORA dan Perhutanan Sosial, Menteri LHK dan  Ketua Umum PBNU Tandatangani MoUPercepat TORA dan Perhutanan Sosial, Menteri LHK dan  Ketua Umum PBNU Tandatangani MoUPercepat TORA dan Perhutanan Sosial, Menteri LHK dan  Ketua Umum PBNU Tandatangani MoUPercepat TORA dan Perhutanan Sosial, Menteri LHK dan  Ketua Umum PBNU Tandatangani MoUPercepat TORA dan Perhutanan Sosial, Menteri LHK dan  Ketua Umum PBNU Tandatangani MoUPercepat TORA dan Perhutanan Sosial, Menteri LHK dan  Ketua Umum PBNU Tandatangani MoU




Anda dapat memberikan komentar pada berita setelah menjadi member situs ini.
Sudah bergabung? silahkan login disini
Belum menjadi member? Silahkan daftar disini