Tidak Ada Privatisasi di Taman Nasional Komodo

  09 AUG 2018

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 9 Agustus 2018. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno, menegaskan bahwa tidak ada privatisasi dalam pembangunan wisata alam di Taman Nasional Komodo (TNK). Wiratno menjelaskan, yang ada adalah pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), dimana ada hak dan kewajiban serta sanksi apabila ada pelanggaran dari pemegang izin. 

“Dalam pengembangan wisata alam di taman nasional, tentu diperlukan bangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kunjungan wisatawan, seperti toilet, tempat makan, dan lain-lain. Untuk itu, pengembangan pariwisata alam diperbolehkan, tapi hanya di zona pemanfaatan, dan harus melibatkan masyarakat sekitar”, tegas Wiratno saat memberikan keterangan pers di Jakarta (9/08/2018). 

TNK merupakan salah satu taman national di Nusa Tenggara Timur, yang memiliki satu-satunya hewan purba yang masih tersisa, yaitu Komodo. TN seluas 173.300 ha ini meliputi wilayah daratan dan perairan, dan dikelola berdasarkan zonasi, yaitu: zona inti, zona rimba zona pemanfaatan, zona tradisional, zona khusus dan zona perlindungan bahari. 

Pada wilayah daratan, 70% merupakan ekosistem savana dan habitat Komodo. Dari 146 pulau terdapat 8 pulau terfavorit kunjungan wisatawan yaitu Pulau Padar, Pulau Komodo, Rinca, Pulau Gili Lawa Daratan, Pulau Gili Lawa Lautan, Pulau Kambing, Pulau Kalong, dan Pink Beach di Pulau Komodo. 

Berita selengkapnya klik disini 



 Tidak Ada Privatisasi di Taman Nasional Komodo Tidak Ada Privatisasi di Taman Nasional Komodo Tidak Ada Privatisasi di Taman Nasional Komodo Tidak Ada Privatisasi di Taman Nasional Komodo Tidak Ada Privatisasi di Taman Nasional Komodo




Anda dapat memberikan komentar pada berita setelah menjadi member situs ini.
Sudah bergabung? silahkan login disini
Belum menjadi member? Silahkan daftar disini