KLHK Gelar Konsultasi Publik Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan

  11 OCT 2018

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 11 Oktober 2018. Untuk menjaring berbagai masukan dari para pihak terkait dan memastikan peraturan disusun melalui proses terbaik, KLHK bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP) menyelenggarakan Konsultasi Publik membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan di Jakarta. (11/10) 

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno menegaskan bahwa peraturan ini harus mempunyai cita rasa dan menjawab terhadap kondisi lapangan. “Sistem Penyangga kehidupan harus mencakupi semua tipe ekosistem mulai dari pegunungan, daratan sampai pantai/laut, serta memperhatikan sociocultural, dan biodiversity”, tegas Wiratno. 

Draft Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah dibahas sejak bulan April 2018 ini, merupakan peraturan turunan yang disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE). Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diatur sesuai mandat Pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 1990, yaitu: (1) Penetapan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan; dan (3) pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. 

Berita selengkapnya klik disini



 KLHK Gelar Konsultasi Publik Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan KLHK Gelar Konsultasi Publik Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan KLHK Gelar Konsultasi Publik Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan KLHK Gelar Konsultasi Publik Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan




Anda dapat memberikan komentar pada berita setelah menjadi member situs ini.
Sudah bergabung? silahkan login disini
Belum menjadi member? Silahkan daftar disini