KLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum Karhutla

  01 OCT 2019

Untuk memperkuat efek jera, KLHK akan memperluas skala penindakan dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga langkah penguatan tersebut meliputi pelibatan Pemda dalam pengawasan, menerapkan pidana tambahan, dan penegakan hukum multidoor.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani, menyampaikan penerbitan izin menjadi wewenang Bupati/Walikota. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong Bupati/Walikota menggunakan wewenangnya dalam penegakan hukum melalui penghentian kegiatan, pembekuan maupun pencabutan izin.



KLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum KarhutlaKLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum KarhutlaKLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum KarhutlaKLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum KarhutlaKLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum KarhutlaKLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum KarhutlaKLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum KarhutlaKLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum KarhutlaKLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum KarhutlaKLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum KarhutlaKLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum KarhutlaKLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum Karhutla




Anda dapat memberikan komentar pada berita setelah menjadi member situs ini.
Sudah bergabung? silahkan login disini
Belum menjadi member? Silahkan daftar disini