Hutan Kemasyarakatan untuk Ekonomi Mandiri

  14 JUL 2016

Biro Humas Kementerian LHK, Yogyakarta :  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (14/7). Wilayah Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kalibiru, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo menjadi destinasi pertama kunjungan Menteri LHK kali ini. Dengan didampingi oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) San Afri Awang, Dirjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) Hilman Nugroho dan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Hadi Daryanto, Menteri LHK Siti Nurbaya melakukan diskusi bersama kelompok masyarakat penggerak HKm di Kabupaten Kulon Progo. Turut hadir Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo beserta jajarannya serta perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian LHK di wilayah Yogyakarta.

Kalibiru termasuk salah satu tujuan wisata yang dikenal sebagai kawasan Desa Wisata yang ada di Kulon Progo. Salah satu daya tarik wisata ini adalah terbentangnya alam pegunungan yang asri dan hijaunya hutan. Pembangunan wisata alam ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan jasa lingkungan (jasling) atas dasar Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang diperoleh kelompok-kelompok pengelola hutan atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di sekitar hutan. Kawasan wisata alam ini dibangun atas inisiatif masyarakat sekitar hutan yang ingin agar hutan tersebut tetap tumbuh hijau dan lestari. HKm Kalibiru dikelola oleh 7 (tujuh) Kelompok Tani Hutan (KTH) yaitu KTH Hutan Mandiri, KTH Suko Makmur, KTH Rukun Makaryo, KTH Nuju Makmur, KTH Taruna Tani, KTH Sido Akur dan KTH Mangger Rejo yang kemudian bergabung dalam Paguyuban Kelompok Tani Mandiri.

Salah satu kebijakan pemerintah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan saat ini dengan menitikberatkan pada alokasi sumber daya alam untuk rakyat. Terkait hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong adanya keadilan akses supaya akses masyarakat kepada hutan menjadi lebih mudah. “Sehingga tidak ada lagi yang namanya masyarakat itu dikejar-kejar kalau ada di hutan, tapi harus kita kelola dengan baik. Karena pada dasarnya masyarakat juga bisa menyatu dengan alam. Saya kira bangsa Indonesia seperti itu dari dulu,” ujar Siti Nurbaya saat meninjau Desa Wisata Kalibiru.

Pada kesempatan tersebut Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo meminta saran dan menyampaikan beberapa gagasan kepada Kementerian LHK dalam upaya mewujudkan perekonomian yang mandiri di Kulon Progo. Secara khusus, Hasto menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan Kalibiru sebagai salah satu objek destinasi wisata alam unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain objek wisata budaya dan kuliner yang telah ada. Banyak hal yang bisa dikembangkan dari usaha jasa lingkungan dengan tetap mengutamakan terpeliharanya kelestarian alam. “Dibangunnya Bandara Internasional Kulon Progo patut menjadi perhatian. Karena jaraknya yang kurang lebih 15 km dari Kalibiru, tentu kita harus pandai mengambil nilai tambah dari situasi itu. Hal ini tentu sebuah prospek yang bagus untuk perekonomian di Kulon Progo,” tambah Hasto.

Kementerian LHK mencatat ada 27 daerah (titik) potensial seperti di Kalibiru yang tersebar di lebih 8 (delapan) provinsi. Saat ini sedang dilakukan pengecekan kondisi konkret di lapangan untuk melihat bagaimana interaksi akses masyarakat dengan alam dan bisnit unit yang sudah berjalan. Kemudian akan disusun rencana pengembangan yang mungkin dilakukan untuk menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah. 

Kunjungan kerja Menteri LHK Siti Nurbaya berlanjut ke Persemaian Permanen Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo yang terletak di kompleks Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder, Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul. Persemaian ini menempati areal seluas 2,5 Ha dengan areal produksi bibit seluas + 0,5 Ha. Persemaian Permanen ini didirikan pada tahun 2011 dimana produksi pertama dilaksanakan pada tahun 2012 dengan tujuan utama yaitu memproduksi bibit yang berkualitas yang selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat secara gratis. Oleh karena itu, persemaian permanen berperan penting dalam menyukseskan gerakan menanam pohon guna penanggulangan degradasi lahan.

Di akhir kunjungannya, Menteri LHK Siti Nurbaya mengajak masyarakat agar seumur hidupnya setidaknya menanam 25 pohon.

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian LHK, Novrizal, HP. 081843238. 

Informasi lebih mendalam dapat menghubungi:
Direktur Jenderal PSKL, Hadi Daryanto, Telp. 021 - 5720202
Direktur Jenderal PKTL, San Afri Awang, Telp. 021 - 5730290
Direktur Jenderal PDASHL, Hilman Nugroho, Telp. 021 - 5704501






Anda dapat memberikan komentar pada berita setelah menjadi member situs ini.
Sudah bergabung? silahkan login disini
Belum menjadi member? Silahkan daftar disini