Bahan Wawancara Menteri Kehutanan Dengan Cnn Mengenai Deforestasi (1)

 

Nomor : S. 89/PHM-1/2012

I. Deforestasi Hutan Indonesia

Berdasar pengalaman dalam proses pembelajaran demokrasi antara tahun 1999 – 2000, laju deforestasi hutan mencapai hampir 4 juta ha per tahun. Hal ini terjadi dikarenakan sejak diundangkan UU 22 Tahun 1999, berikut PP 25 Tahun 2000, banyak Pemerintah Daerah lupa dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Akibatnya adalah sumberdaya hutan menjadi terdegradasi, selain itu juga banyak Kepala Daerah maupun aparatur Daerah yang terkena kasus pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Laju deforestasi dapat ditekan sejak tahun 2002 dimana kewenangan yang tadinya ada di Pemerintah Kabupaten ditarik kembali ke Pemerintah dengan terbitnya PP 34 Tahun 2002, dan PP 38 Tahun 2007. Saat ini laju deforestasi diperkirakan 1,08 juta ha per tahun. Penyebab lain deforestasi dan degradasi hutan adalah kemiskinan, pembalakan liar, kebakaran lahan dan hutan, perambahan, pertambangan dan perkebunan tanpa ijin, dan penggunaan kawasan hutan non prosedural, konversi hutan untuk sektor non kehutanan (perkebunan, pertanian, permukiman), pemekaran wilayah, penegakan hukum yang masih lebah dalam kasus kehutanan.

II. Arah Kebijakan dan Strategi

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010 – 2014 dititik beratkan pada prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.
- RPJM terkait tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan meliputi :
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan reklamasi hutan di DAS Prioritas.
2. Rehabilitasi lahan kritis seluas 500.000 hektas per tahun.
3. Penekanan laju deforestasi melalui kerjasama lintas kementerian terkait, serta optimalisasi dan efisiensi sunber pendanaan seperti Dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR).
4. Penurunan hot spot sebesar 20% per tahun, dilaksanakan dengan pengendalian kebakaran hutan.


III. RPJM Kehutanan terkait pembangunan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup :

1. Pemanfaatan sumberdaya alam dalam mendukung pembangunan ekonomi, dengan strategi pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment. Kebijakannya antara lain pengembangan usaha hutan tanaman, hutan alam, HTR, HKm, HD, HR.
2. Peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup, diarahkan pada empat fokus prioritas :
a. Pemantapan kawasan hutan : penyusunan rencana makro kawasan hutan, pembangunan KPH, pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
b. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, kegiatannya antara lain : pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung, pengembangan konservasi spesifik dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, dll.
c. Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS, kegiatannya antara lain : perbenihan tanaman hutan, RHL, reklamasi hutan di DAS prioritas, termasuk hutan mangrove.
d. Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan, meliputi : penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi, serta penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan.


IV. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

a. Tahun 2007, Aksi Penanaman Serentak Indonesia dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara, dengan target 89 juta pohon dan realisasinya saat itu 101 juta pohon.
b. Tahun 2008, Presiden RI menetapkan target Aksi Penanaman Serentak Indonesia ditingkatkan menjadi 100 juta pohon sedangkan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon ditargetkan 5 juta pohon. Realisasinya sebanyak 114 juta pohon.
c. Tahun 2009, ditargetkan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (One Man One Tree), sebanyak 230 juta pohon realisasinya mencapai 251 juta pohon.
d. Tahun 2010, melalui Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon telah tertanam 1,3 miliar pohon.
e. Tahun 2011, realisasi penanaman dan pemeliharaan 1 miliar pohon telah mencapai 827 juta pohon (80%), atau setara dengan 4.900.000 ton CO2. Puncak Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Indonesia (BMI) tahun 2011, tanggal 28 November 2011 di Bukit Merah Putih, Indoesia Peace and Security Centre, Sentul, Bogor, Jawa Barat.
f. Kegiatan Rehabilitasi :
- Rehabilitasi Hutan pada DAS Prioritas seluas 100.500 Ha dari rencana 100.000 Ha
- Rehabilitasi lahan kritis pada DAS Prioritas melalui penanaman bibit KBR seluas 805.707 Ha dari rencana 389.000 Ha.
- Pembuatan/rehabilitasi Hutan Kota seluas 1.395 ha dari rencana 1.000 Ha.
- Rehabilitasi Hutan Mangrove/hutan pantai seluas 10.621 Ha dari rencana 10.000 Ha.


V. EKONOMI HIJAU (GREEN ECONOMY)

- Merupakan model pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, di sisi lain laju emisi GRK lebih terkendali pada tingkat lebih rendah, dibanding dengan model pelaksanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan.
- Pengembangan industri kehutanan dan non kehutanan, baik sawit, tambang, dll harus diarahkan pada lahan mineral yang terdegradasi atau kritis, karena lahan gambut merupakan sumber emisi yang dominan. Ini sesuai dengan INPRES Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundanaan Pemberian Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
- Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi khususnya dari hutan harus dilakukan melalui upaya yang terintegrasi oleh Kementerian Kehutanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumberdaya Daya Mineral (ESDM), Dalam Negeri, Kepala BPN, Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, Kepala Bakosurtanal, Gubernur dan Bupati/walikota.


VI. KOMITMEN INTERNASIONAL

a. Inpres No. 10 Tahun 2011 mengenai penundanaan Pemberian Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola hutan alam Primer dan Lahan Gambut, sebagai tindak lanjutnya Menhut menetapkan Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain. Revisi Pertama terhadap PIPIB telah ditetapkan melalui Kemenhut No. SK. 7416/Menhut-VII/IPSDH/2011, tanggal 22 November 2011, tentang “Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin Baru Hasil Revisi Pertama Atas Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.323/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Pemberian Ijin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain”. Beserta lampiran petanya dengan skala 1: 250.000.
b. Pembangunan Demontration Activity - REDD (DA-REDD) di Indonesia, yaitu :
- Indonesia – Australia di Kalimantan Tengah, merupakan bagian dari Kalimanan Forest Carbon Partnership.
- Indonesia – ITTO di Taman Nasional Meru Betiri, Prop. Jawa Timur.
- Indonesia - The Nature Conservancy (TNC) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
- Indonesia – Korea, di Lombok Tengah, NTB.
c. MOU Indonesia dengan Korea tentang pembentukan AfoCo ditandatangani pada tanggal 18 November 2011, pada saat berlangsungnya ASEAN-KOREA Summit ke-14 di Nusa ua Bali. MOU tersebut mencakup kerjasama tata kelola hutan yang lestari, perubahan iklim, dan pendanaan kegiatan-kegiatan bidang kehutanan.
d. PBB telah menetapkan Tahun 2011 sebagai Tahun Internasional Hutan (International Year of Forest).