Sambutan Men LHK pada Pembukaan Biennal General Meeting dan Simposium Internasional "Pengakuan atas Wilayah Kelola Rakyat Mewujudkan Keadilan Iklim"

 

SAMBUTAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA ACARA PEMBUKAAN BIENNIAL GENERAL MEETING DAN
SIMPOSIUM INTERNASIONAL “PENGAKUAN ATAS WILAYAH KELOLA RAKYAT MEWUJUDKAN KEADILAN IKLIM”
BANDAR LAMPUNG, Jumat, 25 November 2016

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera
Om Swastiastu

Yth. Gubernur Lampung dan Forkompimda serta Pimpinan SKPD,
Yth. Direktur Eksekutif WALHI, dan seluruh Pimpinan WALHI se-Indonesia
Yth. President Friends of the Earth (FoE) International,
Para Peserta Biennial General Meeting (BGM),
Bapak, Ibu dan Hadirin yang saya hormati,

Puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT atas karuniaNYA hari ini kita dapat bersama-sama dalam acara Biennial General Meeting dan Simposium Internasional “Pengakuan Atas Wilayah Kelola Rakyat, Mewujudkan Keadilan Iklim”, dengan WALHI sebagai tuan rumah pada kegiatan internasional ini dengan peserta dari banyak negara.

Saya menyambut baik rangkaian acara BGM tahun 2016 ini di Indonesia yang berlangsung di Lampung. Semoga seluruh peserta dalam beberpa hari kegiatan masih tetap kokoh dan bersemangat. Ciri aktivis dan akademisi yang penuh semangat, idealistik dan patriotik seperti ini merupakan bagian penting dan menjadi kebutuhan dalam kerja-kerja pemerintah yang perlu mendapatkan dukungan dari outsides sterilities Pemerintah dengan catatan-catatan kritis, gagasan-gagasan dan kerja-kerja lapangan bersama. Saya sudah merasakan itu dalam dua tahun kerja dalam lingkup KLHK. Seperti kita pahami bahwa subyek lingkungan dan kehutanan hampir seluruhnya merupakan persoalan harian masyarakat, dan dalam interaksi serta internalisasi dengan kehidupan masyarakat. Jangkauan pemerintah pada beberapa hal justru hanya dapat dilakukan dengan mediasi para aktivis dan akademisi. Begitu kenyataannya.

Para Peserta yang saya hormati,

Tema simposium internaisonal BGM kali ini meliputi “Pengakuan Atas Wilayah Kelola Rakyat Mewujudkan Keadilan Iklim“, yang bisa diambil keywords nya yaitu akses kelola rakyat (dalam dan atas kawasan hutan) serta partisipasi yang adil dalam perubahan iklim. Yang bisa juga dan ingin saya artikan bahwa persoalan perubahan iklim merupakan persoalan kita semua, bukan hanya elit, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Bisa juga lebih jauh kita artikan bahwa persoalan perubahan iklim merupakan persoalan way of life dengan segala aspeknya dan meliputi semua unsur masyarakat.

Esensi dari upaya mengatasi perubahan iklim ialah mempertahankan kenaikan suhu dibawah 2 derajat Celsius atau bahkan 1,5 derajat Celsius, yang tidak lain ialah menyediakan lingkungan yag baik dan sehat. Itu secara khusus tercantum didalam UUD 1945 Pasal 28H. Konstitusi kita menyatakan tegas tentang hal tersebut. Dan bagi Indonesia, dengan demikian pengendalian perubahan iklim sebagai mandat internasional, memiliki koherensi dengan mandat konstitusional bangsa kita.

Pada forum internasional COP 22 di Maroko minggu lalu, Indonesia telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan aksi nyata pengendalian perubahan iklim. Dalam Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia menekankan perlunya strategi adaptasi perubahan iklim dan mitigasi yang komprehensif, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan keunikan landscape. Sejumlah kebijakan juga tengah berlangsung seperti:
1. Penetapan kebijakan satu peta;
2. Menegakkan moratorium konversi hutan alam primer;
3. Melakukan evaluasi perijinan pada lahan gambut;
4. Memulihkan lahan gambut; dan
5. Mengalokasikan 12,7 juta ha untuk program dan pengelolaan perhutanan sosial.
Serta berbagai kebijakan lain yang masih terus kita kembangkan seperti penanganan sampah, orientasi low carbon economy dan circular economy, efisiensi resources dan lain-lain.

Para peserta yang saya hormati,

Kita rasakan bersama, baik oleh pemerintah saat ini yang dipimpin Presiden Bapak Jokowi, juga oleh masyarakat luas dan khususnya para aktivis dan akademisi, bahwa salah satu bagian penting dalam menata lingkungan dan kehutanan sebagaimana maksud agenda pengendalian perubahan iklim yang kita kenal sebagai REDD+, ialah berkenaan dengan kebijakan alokasi (lahan) hutan, khususnya berkaitan dengan distribusi pengunaan dan pemanfaatan.

Faktor alokasi dan distribusi secara visual dikenali dalam bentuk keberpihakan dalam alokasi sumeberdaya (lahan) hutan, yang harus dire-orientasi dengan kebijakan alokasi yang berpihak kepada rakyat, bukan semata korporat. Masyarakat menghendaki koreksi kebijakan masa lalu dengan penegasan pada keberpihakan kebijakan alokasi yang nyata kepada rakyat. Dalam Agenda NAWA CITA Bapak Presiden, antara lain diproyeksikan dalam bentuk membangun wilayah pelosok, membangun produktivitas rakyat, membangun ekonomi domestik dan menghadirkan negara ditengah-tengah rakyat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian LHK, dialokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta Hektar yang setara + 10% luas kawasan hutan seluruh Indonesia untuk kegiatan perhutanan sosial, yang akan menjangkau lapisan masyarakat yang berada didalam kawasan dan di sekitar hutan. Dalam catatan KLHK tidak kurang dari 30 ribu desa didalam areal tersebut, dari total desa di Indonesia yang tidak kurang dari 71 ribu desa. Kita menyebutnya sebagai Program Perhutanan Sosial yang telah ditegaskan kibjakannya oleh Bapak Presiden Joowi pada tanggal 21 September 2016 yang lalu dan untuk itu juga telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83/Setjen/Kum.1/10/2016 tanggal 25 Oktober Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Kebijakan perhutanan sosial dengan bobot kebijakan alokasi sumber daya alam pada (lahan) hutan, untuk rakyat bukan merupakan kebijakan tunggal lingkup LHK saja, tetapi ia merupakan kebijakan kompleks yang akan mencakup dukungan-dukungan peningkatan kapasitas SDM, teknologi, pendanaan bagi masyarakat, dan yang terpenting adalah dukungan pendampingan. Secara nyata dan saya pelajari langsung di lapangan bahwa langkah-langkah pendampingan oleh aktivis dan atau akademisi, merupakan bagian esensial dan sangat penting dalam program ini.

Para peserta yang saya hormati,

Melengkapi kebijakan Perhutanan Sosial, maka Kementerian LHK telah mengalokasikan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang tersebar di 33 Provinsi dengan luasan total + 13.462.101 Hektar. Sampai dengan Oktober 2016, Penetapan Areal Kerja (PAK) Perhutanan Sosial adalah seluas 1.667.673 Hektar. Kemudian keterlibatan jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam pengelolaan HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan sampai dengan saat ini mencapai 1.737 unit.

Upaya tersebut tidak lain untuk memberdayakan masyarakat khususnya yang hidup di dalam dan di sekitar hutan dengan orientasi produktivitas dan ekonomi domestik yang membangun kesejahteraan bagi rakyat. Pola kerjanya, dilakukan dengan membuka akses legal melalui pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan atau izin pemanfaatan hasil hutan kayu/bukan kayu, serta izin pemanfaatan jasa lingkungan hidup (ekowisata, keanekaragaman hayati, penyerapan/penyimpanan karbon). Kegiatannya dapat diusahakan untuk kegiatan ekonomi dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pemberdayaan ekonomi rakyat pedesaan di sekitar hutan dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain melalui kebijakan distribusi akses pengelolaan/pemanfaatan hutan, yaitu: (1) HTR ditujukan untuk masyarakat yang sudah siap berwirausaha; (2) HKm ditujukan untuk masyarakat yang belum berdaya dari sisi lahan maupun modal dan kemampuan wirausahanya masih perlu ditingkatkan; (3) Hutan Desa ditujukan untuk mendukung pembangunan desa sekitar hutan secara mandiri; (4) Kemitraan antara pengusaha besar pemegang izin usaha dengan masyarakat sekitar hutan. Izin HKm dan Hutan Desa dapat diberikan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan izin HTR di Hutan Produksi dengan jangka waktu 60 tahun dan dapat diperpanjang.

Sekali lagi, skema-skema kerja tersebut merupakan proses evolusi di lapangan yang seperti “telah tersumbat” dalam kurun waktu tidak kurang dari 10 hingga 15 tahun. Bila kita lihat dari dinamika delineasi kawasan hutan sejak sistem hutan register, TGHK, sistem RTRW sampai sekarang, alokasi hutan bagi masyarakat sudah tidak kurang dari 18 juta Ha, kawasan hutan dikeluarkan untuk keperluan masyarakat (bila kita pakai data luasan hutan dengan Peta TGHK seluas 144 juta Ha dan luas hutan sekarang sekitar 126 juta Ha). Selama itu masyarakat tidak atau belum tampak tanda-tandanya menuju sejahtera.

Kini saatnya dengan kebijakan Presiden Jokowi bahwa kesejahteraan masyarakat hutan dan sekitar hutan harus terwujud, dan kita lakukan bersama-sama dalam pola kerja Perhutanan Sosial. Oleh karena itu saya mengajak kita semua bersama-sama bekerja guna mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok tanah air. Pemerintah sebagai simpul dan agregasi aspirasi mengajak semua bersama-sama membangun Perhutanan Sosial kita dengan artikulasi kebijakan yang tepat sesuai kondisi dan harapan masyarakat serta dengan implementasi yang didukung oleh bimbingan dan fasilitasi yang konsisten dan kontinyu dari semua pihak. Tentu kita juga saling belajar untuk mencapai yang terbaik bagi masyarakat desa hutan kita, bagi masyarakat Indonesia.

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan kita berharap melalui simposium ini, upaya-upaya pengendalian iklim global dapat berlangsung secara berkeadilan, adil dalam beneficiaris kebijakan, adil dalam participatory, adil dalam resources allocation and facilities dan adil dalam penilaian pengukuran dan transparansi. SELAMAT BERDISKUSI, HAVE A FRUITFUL DISCUSSION.

Wabillah Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Om, Santi Santi Santi Om

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SITI NURBAYA