Tingkatkan Kepemimpinan dan Kewirausahaan untuk Sukseskan KPH

  09 AUG 2018

Nomor : SP. 437/HUMAS/PP/HMS.3/8/2018

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 9 Agustus 2018. 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mempunyai peran penting dan strategis, dalam mengatasi permasalahan kehutanan di tingkat tapak, serta mendorong perwujudan pengelolaan hutan berkelanjutan, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kepala KPH diminta agar dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan. Hal ini menjadi fokus penting dalam agenda Outlook And Capacity Building for KPH, sebagai rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPH, yang berlangsung pada tanggal 8-10 Agustus 2018.

"Agenda Capacity Building ini diharapkan akan menginspirasi para Kepala KPH untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan kerangka tindak yang logis dan strategik dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan yang baik serta melakukan pelibatan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan hutan," ujar Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Sigit Hardwinarto saat membuka diskusi KPH Outlook di Jakarta (10/08/2018).

Dalam diskusi ini terungkap bahwa kepemimpinan dan jiwa kewirausahaan di KPH perlu terus diasah. Hal ini agar institusi KPH dapat menjelma sebagai sebuah solusi jitu mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Penekanan juga ditujukan kepada Kepala KPH, yang mana diharapkan tampil lebih berani dalam mengambil kebijakan dalam mendorong perkembangan KPH. Sisi kreativitas dan inovasi dari pengelola KPH juga merupakan unsur penting untuk terus didorong.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Aji Sukmono Kepala KPH Yogyakarta "Kita sebagai kepala KPH pasti ada pelanggaran yang dilakukan berkaitan kita mengambil kebijakan, maka kita harus tahu pelanggaran seperti apa yang masih bisa ditolerir demi kemajuan KPH menjadi lebih baik ke depan, ini semacam melakukan diskresi kebijakan."

Selanjutnya Aji juga menambahkan bahwa kerja pengembangan KPH bisa terhenti jika pengelolanya tidak berani mengambil kebijakan karena terbentur tidak ada peraturan yg mendasari, ini yang harus dilawan dengan keberanian, kreatifitas dan inovasi Kepala KPH. Coba dulu jangan mundur dulu, cari inovasinya.

KPH Yogyakarta sendiri merupakan KPH percontohan yang sukses. Dengan bisnis inti di bidang produksi minyak kayu putih. KPH Yogyakarta ini sudah menghasilkan uang Rp 70 juta setiap pekannya. 

Selain itu aspek kepemimpinan yang perlu didorong adalah inisiatif membuka komunikasi dengan masyarakat sekitar. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat di dalam kawasan KPH seperti yang dituturkan oleh Madani Mukarom, Ketua Asosiasi KPH.

"Komunikasi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan KPH, dekati masyarakat, hadir di tengah masyarakat, temui setiap masyarakat. Itu kunci pengelolaan di tingkat tapak, bahkan juga jika terjadi konflik, KPH harus berani hadir menyelesaikan," ujar Madani 

Begitu juga untuk memperkuat kewirausahaan di KPH, kunci yang harus dipahami adalah kreativitas, inovasi serta memperluas jaringan. Pada kesempatan ini beberapa perusahaan diundang untuk membuka wawasan para Kepala KPH tentang peluang pengembangan produk yang mempunyai pasar bagus dan diminati oleh industri.

Sebagai contoh PT. Givaudan, yang bergerak di bidang flavor dan fragrance dan memilikinya porsi pasar 25 % di seluruh dunia. PT. Givaudan telah lama mengandalkan bahan baku yang berasal dari Indonesia yaitu minyak nilam, Mereka mengaku sudah membangun training center di Sulawesi dan telah mengajarkan petani-petani di Sulawesi tentang bertani dan menyuling minyak nilam untuk menghasilkan produk yang baik yang bisa masuk pasar ekspor. Tentunya hal tersebut menjadi pembelajaran yang snagat baik bagi para kepala KPH untuk membuka jaringan kepada perusahaan seperti ini agar sisi bisnis KPH semakin berkembang.

KPH merupakan institusi yang unik karena menyelenggarakan tiga fungsi sekaligus, yaitu: menyelenggarakan fungsi birokrasi, menyelenggarakan fungsi bisnis, serta menyelenggarakan fungsi sosial untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan.

Untuk itu, upaya memperkuat kelembagaan perlu diupayakan terus menerus demi keberlanjutan operasionalisasi KPH di seluruh Indonesia. Saat ini telah ada 679 Unit Wilayah KPH (KPHK, KPHL, dan KPHP) yang membagi habis seluruh kawasan hutan di Indonesia. Kesemua unit KPH ini dikelola oleh 385 Lembaga, dengan rincian 147 Unit Wilayah KPHK yang ditangani oleh 64 lembaga KPHK sebagai Organisasi Pusat, dan 532 Unit Wilayah KPHL/KPHP yang ditangani oleh 321 Lembaga KPHL/KPHP sebagai Organisasi Daerah.

Kegiatan pembukaan Rakornas KPH dengan agenda Outlook And Capacity Building for KPH ini dihadiri juga oleh Duta Besar Kerajaan Denmark, Mr. Rasmus Kristensen, Atase Kehutanan Kedutaan Jerman, Dr. David Tantow, dan Ann Jeannette Glauber dari World Bank. 

Di akhir acara dilakukan lelang untuk korban bencana gempa bumi di Pulau Lombok dan Sumbawa. Lelang hasil-hasil produk KPH berhasil mengumpulkan sumbangan dari para audiens sebesar total 20 juta rupiah. Hasil lelang ini kemudian diserahkan kepada Dirjen PKTL yang akan berkunjung ke lokasi gempa.

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi – 081977933330