Capaian KLHK pada 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla

  26 OCT 2018

Nomor: SP. 593/HUMAS/PP/HMS.3/10/2018

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 25 Oktober 2018. Menteri LHK, Siti Nurbaya menjelaskan capaian 4 tahun pemerintah khususnya KLHK kepada media di Jakarta (25/10/2018). KLHK berperan dalam Pilar IV Capaian 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, yaitu Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan. Secara garis besar, Menteri LHK memberikan fokus terhadap 3 hal, yaitu Deforestasi, Penegakan Hukum LHK, dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Deforestasi

Menteri Siti menjelaskan bahwa pihaknya telah berhasil menekan angka deforestasi di Indonesia. Pada tahun 2014-2015 lalu, angka laju deforestasi mencapai 1,09 juta hektar. Angka tersebut, mayoritas disumbang dari kejadian kebakaran hutan dan lahan. KLHK berhasil menekan laju deforestasi pada rentang tahun 2016-2017 hingga hanya sekitar 480 ribu hektar. Angka tersebut terbagi dalam 310 ribu hektar berasal dari area hutan, dan170 ribu hektar dari area non hutan.

Keberhasilan menekan laju deforestasi menjadi sangat penting. Menurut Menteri Siti, tidak sulit lagi untuk menjelaskan kepada internasional bahwa Indonesia dapat mengelola hutan dengan baik. Keberhasilan ini juga terkait keberhasilan pemerintah Indonesia menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang bermuara pada Forest Law Enforcement Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA). Sistem inilah yang menjamin kayu-kayu yang bersertifikat SVLK merupakan kayu yang legal, sehingga dapat diekspor dan langsung diterima di Eropa.

Penegakan Hukum LHK

Rentang tahun 2015-2018, hingga 15 Oktober 2018 hampir sebanyak 550 kasus terkait kejahatan LHK telah dibawa ke pengadilan baik pidana maupun perdata. Sebanyak 500 perusahaan yang terlibat kasus kejahatan LHK juga telah dikenai sanksi administratif, bahkan hingga ada yang dicabut izinnya.

Penegakan hukum pada kasus karhutla sejak 2015,  KLHK juga telah mengeluarkan sebanyak 56 sanksi administrasi, 115 teguran tertulis dan 12 Gugatan. Terkait dengan kasus kerusakan lingkungan, KLHK menetapkan sebanyak 23 Sanksi Administratif. Dalam kasus pencemaran lingkungan, 251 perusahaan telah dikenai sanksi administratif.

Dalam hal operasi pengamanan kawasan hutan dan sumber daya kehutanan, lebih dari 713 operasi pengamanan dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri. Sebanyak 11.012,21 meter kubik kayu berhasil diamankan dari 214 Operasi Illegal Logging. Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi juga berhasil diamankan, sebanyak 213.976 ekor dan 10.363 bagian tubuh. Berbagai operasi yang dilakukan KLHK bersama TNI dan Polri, berhasil mengamankan kawasan hutan seluas 8.294.968 hektar.

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mengendalikan  karhutla, termasuk rapat koordinasi dan rapat evaluasi di tingkat nasional, pusat, dan daerah. Pada tingkat nasional, dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Hasilnya adalah penurunan titik panas atau hotspot  sebesar 88,50 persen dibanding dengan tahun 2015. Tahun 2015 terdapat sebanyak 70.971 titik hotspot, dan pada tahun 2018 hingga tanggal 11 Oktober, titik hotspot. Sedangkan luas indikatif karhutla tercatat menurun sebesar 92,5 persen dibandingkan tahun 2015 yang mencapai angka 2,6 juta hektar. Tahun 2018 ini, hingga bulan Agustus luas karhtula sekitar 194.757 hektar. 

Keberhasilan ini tidak lain berkat corrective action oleh Presiden Joko Widodo. Corrective action yang pertama adalah kepemimpinan langsung dari Presiden, diikuti oleh Pimpinan Tinggi Kementerian/Lembaga. Kedua, adalah perbaikan dan penguatan instrumen-instrumen dalam pengendalian karhutla. Ketiga, adalah partisipasi masyarakat berbentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dan kerjasama berbagai pihak.

Patroli Terpadu juga dilakukan bersama-sama TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, dan dinas terkait. Selain peningkatan sarana dan prasarana, inovasi dalam teknologi pengendalian karhutla terus dikembangkan KLHK, antara lain pengembangan early warning system, early detection system, dan groundcheck hotspot. Hal ini sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi karhutla, sehingga dapat mencegah dan menekan kejadian karhutla.

Masyarakat juga dapat mengetahui perkembangan kejadian karhutla melalui sistem informasi karhutla berbasis website yang dibangun KLHK yaitu SiPongi, serta layanan SMS Blast Karhutla yang berisi informasi hotspot pada wilayah rawan Karhutla. Baru-baru ini KLHK  juga meluncurkan Sistem Pelaporan Online Pengendalian Karhutla bagi perusahaan.

Pada penyampaian Capaian 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla terkait Pilar IV menghadirkan  12 narasumber dari pimpinan Kementerian/ Lembaga. Yaitu Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Kemananan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri LHK, Panglima TNI, Wakil Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Narkotika Nasional.(*)

Penanggung jawab berita: 
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, 
Djati Witjaksono Hadi – 081977933330