Indonesia Tunjukkan Keberhasilan Hutan Sosial dalam Forum Kehutanan Internasional

  17 JUN 2019

Nomor: SP. 213/HUMAS/PP/HMS.3/6/2019

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 17 Juni 2019. Indonesia kembali menunjukkan peran pentingnya di kancah internasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan Kehutanan. Penghargaan dunia internasional terhadap Indonesia pun ditunjukkan dengan dipilihnya Indonesia sebagai salah satu Vice-Chair dalam sidang Asia-Pacific Forestry Commission (APFC). Dalam hal ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK, Bambang Supriyanto.

“Sidang sangat mengapresiasi platform Indonesia dalam mewujudkan Forest for Peace and Well-being terutama yang terkait dalam penyelesaian konflik akses lahan, konflik tenurial adat, kemiskinan melalui pemberian akses Perhutanan Sosial dan Hutan Adat. Hal tersebut ditopang dengan program pemerataan ekonomi yang bertumpu tidak hanya pada akses lahan tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan akses permodalan dan pasar serta peningkatan kapasitas masyarakat," kata Bambang Supriyanto yang sekaligus Ketua Delegasi Republik Indonesia pada sidang tersebut.

APFC adalah forum yang diinisiasi oleh FAO dan co-host dengan Korea Forest Service yang diselenggarakan pada tanggal 17-21 Juni 2019 di Incheon, Korea Selatan dengan tema Forest for Peace and Well-Being.

Indonesia diundang dalam pembukaan APFC tersebut untuk menyampaikan berbagai afirmatif kebijakan dan pelaksanaannya di Indonesia. Sejumlah kebijakan yang diangkat diantaranya reforma agraria dalam bentuk tanah obyek reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial; Perubahan Iklim, Restorasi Lahan Gambut, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, serta Kebakaran Hutan. 

Intervensi indonesia pada sidang dengan judul “Forest for Peace and Well-Being” sangat penting dan sejalan dengan apa yang Indonesia implementasikan untuk memberikan porsi yang besar bagi masyarakat untuk mengurangi konflik tenurial yang terjadi karena ketimpangan akses. 
Reforma Agraria bertujuan untuk mengurangi konflik tenurial dengan mengeluarkan pemukiman masyarakat dari status kawasan hutan sehingga masyarakat memiliki kepemilikan legal dibawah TORA yang kemudian didukung oleh Perhutanan Sosial serta pengakuan hutan adat untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Hingga Mei 2019, TORA mencapai 2,4 juta Ha, Perhutanan Sosial sebesar 3,1 juta Ha, dan pengakuan Hutan Adat sebesar 0,47 Ha. Saat ini sumber bahan baku untuk industri di Indonesia, kayu rakyat menyumbang 14,3% dari total 8,25 juta m3.

Hal tersebut dilanjutkan dengan intervensi yang terkait dengan fasilitasi akses pasar kayu legal. Hingga saat ini terdapat 294 kelompok petani hutan yang terdiri dari 106 ribu orang anggota dengan luas area sekitar 1 juta Ha. Tahun ini akan difasilitasi 140 kelompok lagi. Peningkatan yang masih perlu dilakukan adalah meningkatkan insentif untuk mengembangkan pengadaan barang bersertifikat (legal) di dalam negeri kemudian meningkatkan penerimaan pasar.

Dalam konteks Forest Landscape Restoration, Indonesia yang merupakan bagian Internasional FORA mendukung inisiatif New York Declaration on Forests, Aichi Biodiversity Target, dan Bonn Challenge dengan upaya merestorasi kawasan 24,3 juta Ha kawasan yang kritis dengan skema Public Private People Partnership. Pemerintah menargetkan dalam kurun waktu 5 tahun seluas 5,5 Juta Ha yang tersebar pada 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipulihkan.

Indonesia juga telah menginvestasikan Rp 3,9 triliun, disamping itu restorasi bersama masyarakat yang didukung program Perhutanan Sosial seluas 3,1 juta Ha serta Hutan Rakyat seluas 1 juta Ha. Perbaikan lingkungan paska tambang melalui reklamasi diwajibkan kepada perusahaan-perusahaan. Indonesia merekomendasikan FAO untuk membangun digital platform untuk memberikan wadah update bagi negara anggota dan memperluas manfaat bersama.

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Djati Witjaksono Hadi – 081977933330

Informasi lebih lanjut: 
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK
Bambang Supriyanto - 081210743473