Kemenhut Launching Sistem Informasi Legalitas Kayu

  30 NOV -0001

SIARAN PERS Nomor : S.462/PHM-1/2012

Pada hari ini Rabu, tanggal 1 Agustus 2012 bertempat di Auditoriom Gedung Manggala Wanabakti, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa mencanangkan ”Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)”. Acara yang digagas bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dengan Kementerian Kehutanan tersebut serta melibatkan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah), dihadiri oleh sekitar 1.300 undangan yang terdiri dari Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Sahabat, pejabat lingkup Kementerian terkait, Kepala POLRI, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan dari seluruh Indonesia, asosiasi perusahaan, pelaku usaha bidang kehutanan dan perkayuan, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam rangka memperbaiki tata kelola kehutanan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan secara mandatory Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 Jo. Nomor P.68/Menhut-II/2011 tanggal 21 Desember 2011. SVLK merupakan inisiatif dan komitmen Pemerintah Indonesia, bukan atas dorongan atau intervensi dari negara lain dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk perkayuan Indonesia yang dipasarkan baik dalam negeri maupun tujuan ekspor (meningkatkan daya saing), menekan pembalakan liar (illegal logging), menuju tercapainya Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, membangun budaya penggunaan produk legal, serta dalam rangka meningkatkan martabat bangsa. SVLK sekaligus menjawab adanya trend dalam perdagangan kayu internasional yang memerlukan bukti legalitas, seperti Amerika dengan “Amandemen Lacey Act”, Uni Eropa dengan “EU Timber Regulation”, Australia dengan “Prohibition Bill” dan Jepang dengan “Green Konyuho” atau “Goho Wood”.

SVLK dibangun melalui proses panjang sejak tahun 2003 yang dilandasi oleh spirit Forest Law Enforcement and Governance (FLEG)-Bali Declaration tahun 2001, serta melibatkan multipihak baik akademisi, asosiasi yang bergerak di bidang kehutanan, kementerian terkait, LSM, dan lain sebagainya. SVLK diberlakukan bagi unit usaha kehutanan baik di hulu maupun hilir serta pemilik hutan hak. Terhadap pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan dan industri primer diwajibkan memiliki Sertifikat PHPL (S-PHPL) atau Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) selambat-lambatnya 21 Desember 2012. Terhadap industri lanjutan, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor diwajibkan memiliki S-LK selambat-lambatnya 21 Desember 2013.

SVLK menganut 3 (tiga) prinsip utama, yaitu good governance (tata kelola yang baik), representativeness (keterwakilan) dan credibility (kredibilitas). Pemerintah berfungsi sebagai regulator, sedangkan lembaga lain yang terlibat adalah a) Komite Akreditasi Nasional, b) Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) yang terdiri dari Lembaga Penilai Kinerja PHPL (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), c) Unit Manajemen atau Pelaku Usaha, dan d) Pemantau Independen (LSM, Perguruan Tinggi, dll). Sampai dengan saat ini unit manajemen yang telah mendapatkan sertifikat PHPL adalah 78 unit pemegang ijin usaha di hutan alam dan hutan tanaman dengan luas sekitar 8,3 juta Ha; yang telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu 22 unit pemegang ijin usaha di hutan alam dan hutan tanaman dengan luas keseluruhan 1,7 juta Ha; verifikasi legalitas kayu bahkan sudah dilaksanakan di hutan Hak dan telah diterbitkan sertifikat terhadap 9 lokasi hutan rakyat di Konawe Selatan, Blora, Gunung Kidul, Wonosobo, Lampung Tengah, Bali, Muna (Sulawesi tenggara) dan Bulukumba (Sulawesi Selatan). Verifikasi legalitas kayu telah pula dilaksanakan pada 302 pemegang ijin industri kayu primer dan lanjutan. Bagi pemegang hutan hak dan industri kecil menengah (IKM), Pemerintah akan memfasilitasi biaya pendampingan dan sertifikasi secara kelompok (group certification).

Khusus untuk tujuan ekspor, Kementerian Kehutanan telah mengembangkan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang beroperasi secara online terkait penerbitan Dokumen V-Legal. Sistem ini menggantikan mekanisme endorsement ekspor kayu dan produk kayu oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK). SILK ini terhubung dengan sistem InaTrade di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag dan akan bermuara pada portal Indonesia National Single Window (INSW) di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk pendaftaran ekspor. Sistem ini juga memungkinkan pihak kepabeanan negara tujuan ekspor untuk memperoleh kepastian atau klarifikasi atas legalitas kayu dari Indonesia. SILK berlaku 3 (tiga) bulan setelah revisi Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai ketentuan ekspor produk industri kehutanan ditetapkan.

SVLK telah mendapat apresiasi dari dunia internasional, khusus dengan Uni Eropa saat ini dalam persiapan penandatanganan VPA (Voluntary Partnership Agreement) yang dijadwalkan pada bulan Nopember 2012 di Jakarta. Dengan adanya kesepakatan VPA, maka produk perkayuan Indonesia yang telah memperoleh SLK dapat masuk ke 27 negara Uni Eropa dengan fasilitas Green Line terhitung sejak berlakunya EU Timber Regulation Nomor 995 pada tanggal 3 Maret 2013.

Jakarta, 31 Juli 2012
Kepala Pusat

Ir. Sumarto, MM.
NIP. 19610708 198703 1 002