Aksi Perubahan Iklim Selaras dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan

  06 DEC 2019

Nomor: SP. 491/HUMAS/PP/HMS.3/12/2019

Madrid, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 6 Desember 2019. Perubahan iklim sudah menjadi kenyataan. Upaya mitigasi harus dilakukan dengan tetap menyelaraskan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Pejabat senior Sekretariat UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim) Martin Frick menyatakan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia atau anthropogenic terus meningkat. 

“Meningkatnya kejadian bencana iklim seperti serangan gelombang panas, curah hujan ekstrim terus meningkat. Ini adalah bukti perubahan iklim sudah terjadi,” katanya saat menjadi pembicara di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim UNFCCC COP 25 di Madrid, Spanyol, Kamis (5/12/2019).

Frick mengajak semua pihak bersama sama mengambil aksi yang lebih kongkret untuk mencegah bencana perubahan iklim semakin memburuk. Menurut Frick, upaya pengendalian perubahan iklim tidak akan menghambat agenda SDGs. Bahkan, keduanya bisa berjalan beriringan. “Membina petani untuk mengelola lahan pertanian dengan lebih lestari berarti bisa menambah cadangan air di dalam tanah, sekaligus meningkat produksi panen sehingga meningkatkan kesejahteraan. Pada saat yang sama langkah itu juga mendukung pemberdayaan perempuan,” katanya.

Stefanos Fotiou, Direktur UN ESCAP, unit PBB di Asia Pasific yang mendorong praktik pembangunan berkelanjutan, menyatakan, ada konvergensi dari masing-masing agenda global. Dia menjelaskan, dalam Persetujuan Paris yang terkait pengendalian perubahan iklim, didorong pendanaan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim. Sementara pada agenda SDGs,  dirancang agar aktivitas perekonomian  bisa inklusif dan memberi manfaat pada lebih banyak orang (shared value) dengan tetap mempertahan kelestarian.

Menurut Fotiou, diperlukan pendekatan sistem untuk dapat melakukan konvergensi berbagai agenda global. Salah satu isu yang dapat menjadi titik konvergensi adalah Kelautan (ocean). Sedangkan solusi dari tercapainya multi agenda global itu adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
Mozaharul Alam, yang mewakili UNEP, menggarisbawahi pentingnya upaya pencapaian SDG nomor 7 untuk mencapai ambisi target penurunan emisi GRK. Yakni melalui upaya meningkatkan kerja sama internasional untuk memfasilitasi akses ke penelitian dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih maju dan bersih, dan mempromosikan investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.

Sementara itu Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Noer Adi Wardojo menyatakan Indonesia terus mendorong pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan lewat pendekatan sistemik dan operasional.
Secara sistemik, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah ketentuan terkait pola konsumsi berkelanjutan. Misalnya tentang peredaran kayu legal, eco office, pengembangan standar produk ramah lingkungan, dan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan di instansi pemerintah.

Secara operasional, penerapan pola konsumsi berkelanjutan diterapkan dari praktik yang sederhana. “ Misalnya dengan mengganti kantong belanja plastik sekali pakai dengan kantong yang bisa diguna ulang. Praktik ini sudah berhasil diterapkan di banyak tempat di Indonesia,” kata dia.
Sementara itu Mikiko Kainuma, peneliti senior Institute for Global Environment Strategies mengingatkan, ada trade off dari antar agenda pengendalian perubahan iklim dan SDGs. Misalnya, penerapan pajak metana untuk aktvitas pertanian, bisa meningkatkan harga pangan yang tentu berdampak pada daya beli masyarakat. 

Lebih lanjut Mikiko menyarankan, kebijakan yang diambil harus inklusif sehingga bisa mencapai target dari dua agenda global tersebut.(*)

Penanggung jawab berita :
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK
Djati Witjaksono Hadi -081375633330