Siaran Pers

17 Kota Resmi Terapkan Kantong Plastik Berbayar

5 Maret 2016, dibaca 234 kali.

Nomor : S.162/HUMAS/PP/HMS.3/3/2016

Biro Humas Kementerian LHK, Makassar, Sabtu, 5 Maret 2016. Sebanyak 17 Walikota menandatangani komitmen bersama untuk melaksanakan sosialisasi dan uji coba penerapan kantong plastik berbayar pada usaha ritel modern saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di Gedung Celebes Convention Center Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (5/3). Komitmen bersama tersebut ditandatangani juga oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga. 17 kota tersebut adalah: Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Bogor, Kendari, Makassar, Malang, Medan, Tangerang, Tangerang Selatan, Banda Aceh, Bandung, Depok, Jayapura, Pekanbaru, Semarang dan Surabaya. Uji coba gelombang kedua selanjutnya akan diikuti oleh 23 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar yang diujicobakan di 23 kota hingga bulan Juni 2016. Kebijakan tersebut diambil mengingat persoalan sampah khususnya sampah plastik di Indonesia terhitung serius. Plastik merupakan bahan yang tidak mudah terurai secara alami sehingga mencemari dan merusak ekosistem tanah dan air. Sampah plastik juga menjadi salah satu penyebab tersumbatnya aliran sungai, menghambat transportasi laut karena sering melilit propeller kapal, bahkan mencemari ekosistem laut dalam bentuk micro plastic yang mengganggu kehidupan biota laut. Berdasarkan penelitan yang dipimpin oleh Jena R. Jambeck dari Universitas Georgia (http://plasticbank.org/prevent-ocean-plastic/ diakses 1 Juni 2015) menyatakan bahwa Indonesia berada dalam peringkat kedua dunia sebagai penyumbang sampah plastik ke laut.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di Makassar ini merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif bersama (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) bahwa jika sampah tidak dikelola dengan baik dan benar maka sampah tidak akan mendatangkan manfaat, melainkan akan menimbulkan bencana bagi kita semua.