Kementerian LHK Tinjau Langsung Lahan Model Perhutanan Sosial di Wilayah Perhutani Jawa Barat

  13 OCT 2017

SIARAN PERS
Nomor : SP. 296/HUMAS/PP/HMS.3/10/2017


Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum'at, 13 Oktober 2017. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nomor P.39 /MenLHK/Setjen/Kum. 1/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, terus disosialisasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sebagaimana dilakukan melalui peninjauan langsung Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Erna Rosdiana, bersama media, pada salah satu lahan di Wilayah Kerja Perhutani, Kabupaten Bandung Selatan, Jawa Barat, sebagai model perhutanan sosial (12/10/2017).

Dalam kegiatan tersebut, Erna Rosdiana menjelaskan fungsi dari P. 39, yaitu sebagai dukungan terhadap program perhutanan sosial, yang ingin mengembalikan fungsi hutan kembali menjadi hutan lindung, dengan peningkatan peran petani dan masyarakat.

"Kan ini penghidupan masyarakat jadi kita cari titik tengah, penghidupan masyarakat tetap terakomodir dan fungsi hutan kita kembalikan. Oleh karena itu dengan P.39, sebenarnya kita ingin mengembalikan fungsi hutan secara bertahap dan menghasilkan, bukan diberhentikan", pungkas Erna.

Kunjungan ke Desa Ibun, Neglasari, Desa Dukuh Kecamatan Ibun, serta kawasan Kamojang hingga Gunung Rakutak, Kecamatan Pacet ini, sudah dilakukan beberapa kali dan disambut baik oleh para petani dan masyarakat. Salah satu petani yang bernama Jaja, mengaku sangat mendukung P .39 karena sangat berpihak kepada rakyat.

"Pokoknya saya dukung P.39, program ini sangat menguntungkan kami, dan kami bahagia kalo program ini jadi", ungkap Jaja.

P.39 diterapkan terhadap lahan yang fungsi hutannya kurang dari 10%. Adapun tanaman yang disarankan untuk ditanam adalah kopi, kayu putih, dan alpukat. Untuk penanaman sayur sendiri tidak disarankan, namun apabila warga masih membutuhkan tidak boleh lebih dari 20%. Dalam hal ini, masyarakat diharuskan untuk menanam tumbuhan berkayu yang dapat menjaga fungsi lahan sebagai pengatur tata air dan pencegah longsor.

“Kami sudah berencana ingin tanam kopi, dan buah-buahan. Kami juga berharap supaya kalau program P.39 jadi, juga mengurangi bencana di desa kami”, Jelas Jaja.

Selain itu, P.39 merupakan upaya pemerintah dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, energi air, jasa wisata alam, sarana wisata alam, penyerapan dan penyimpanan karbon, serta penyimpanan di hutan produksi dan lindung. 

Pemanfaatan kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani ini, tidak lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, fungsi pelestarian hutan dan upaya menyejahterakan rakyat dapat berjalan dengan seimbang.(*) 

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi – 081375633330