Dari COP 23 : Kolaborasi Para Pihak Dalam Restorasi Hutan dan Gambut

  11 NOV 2017

SIARAN PERS
Nomor : SP. 342 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017


Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jum’at, 10 November 2017. Program restorasi kawasan hutan, Model restorasi kawasan gambut dan Konservasi ekosistem mangrove diperkenalkan lebih luas kepada dunia Internasional lewat diskusi hari ke-4 Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman.

Diskusi di Paviliun Indonesia terdiri dari 4 sesi (9/11/2017), yaitu: 1. Public and Private Partnership in Forest Landscape Restoration Program; 2. Partnership Models on Peatland Restoration: “Interpreting Landscape Approach into Partnership Models on Peatland Restoration; 3. Conservation and sustainable use of mangrove ecosystems; dan 4. Komitmen Indonesia pada Nationally Determined Contributions (NDC).

Sesi pertama mendiskusikan contoh-contoh bagaimana kerjasama antara masyarakat dan sektor bisnis bekerja bersama dalam rangka program restorasi lahan dan konservasi dalam upaya efektifikas penggunaan lahan. Beberapa contoh yang dipresentasikan adalah kerja-kerja kemitraan di Latin Amerika, Afrika (Ivory) serta praktek-praktek yang berhasil di Indonesia di Sumatera dan Kalimantan. Kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO dan masyarakat lokal serta bisnis.

Lebih jauh lagi, model agroforestry dalam skala kecil juga didiskusikan. Contoh menarik adalah kolaborasi antara bisnis yang bekerja berdasarkan penelitian atau ilmu pengetahuan sehingga keuntungan yang dihasilkan lebih pasti bagi masyarakat dan juga pelaku usaha. Secara jelas sesi ini menonjolkan bahwa proses kerja multipihak merupakan kunci sukses dalam program-program restorasi dan konservasi.

Sesi kedua masih tentang bagaimana pentingnya model dan pendekatan kemitraan atau multipihak yang dilakukan dalam upaya restorasi, konservasi dan juga pengentasan kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut. Badan Restorasi Gambut (BRG) menyampaikan kerjanya selama ini yang mencatat bahwa kerja bersama adalah suatu kunci keberhasilan restorasi gambut, masyarakat lokal adalah ujung tombak untuk keberhasilan saat ini dan juga dalam rangka menjaga kelestariannya.

Kerja di lapangan secara rinci disampaikan oleh pelaku restorasi yang secara jelas menggambarkan bahwa perlu pengetahuan yang memadai demi menjamin keberhasilan usaha restorasi gambut serta komitmen yang tinggi oleh masyarakat. Pada sesi ini juga mendiskusikan tentang bagaimana MRV upaya restorasi lahan gambut dalam rangka penghitungan karbon.

Sesi ketiga mendiskusikan tentang bagaimana upaya konservasi dan pemanfataan secara lestari tentang ekosistem hutan mangrove. Pengalaman Indonesia dalam merencanakan, melaksanakan program konservasi, rehabilitasi dan restorasi mangrove baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO, serta private sector disampaikan pada sesi ini secara komprehensif. Selain itu juga menyampaikan tentang potensi karbon di area mangrove dan seagrass sangat tinggi dan dapat dikaitkan dengan proses negosiasi global termasuk sustainable development goals serta Paris Agreement, meskipun masih memiliki tantangan besar di lapangan.

Pada sesi keempat, Komitmen Indonesia pada Nationally Determined Contributions (NDC) untuk menurunkan emisi 29% pada tahun 2030 atau setara dengan 390 juta ton, telah disampaikan berupa kegiatan restorasi 2 juta Ha area gambut yang terdegradasi. Pada kesempatan ini disampaikan pada peserta tentang bagaimana upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan produktifitas pertanian, dengan pengalaman dan tradisional wisdom yang ada. Selain itu disampaikan juga tentang peran civil society dalam mendorong implementasi, peran pelaku usaha atau bisnis yang juga ikut mendukung upaya restorasi tersebut. Pengalaman restorasi di negara Afrika juga disampaikan pada sesi ini. Untuk melihat secara komplit seluruh paparan dapat diakses di www.indonesiaunfccc.com 

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta penting untuk mendukung pemulihan hutan dan lahan gambut. Pasalnya, restorasi bukan sekadar isu tentang keanekaragaman hayati semata tapi juga tentang sosial dan ekonomi. Demikian mengemuka pada penyelenggaraan hari kedua Paviliun Indonesia saat Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 yang berlangsung di Bonn, Jerman, kamis (9/11/2017). Paviliun Indonesia mengambil tema “A Smarter World: Collective Actions for Changing World” menampilkan berbagai aksi dari berbagai elemen di Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim.

Kepala Desa Sungai Bungur, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi menuturkan, masyarakat siap mengambil peran dalam restorasi gambut dengan mengedepankan kearifan lokal. Tamin menuturkan, beberapa titik di desanya ikut terbakar saat terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan besar di tahun 2015. “Kami tidak ingin itu terulang,” katanya.

Beberapa langkah yang dilakukan diantaranya membuat aturan bersama untuk tidak membuka lahan lebih dari 1 hektare dan tidak boleh di lahan dengan kedalaman gambut lebih dari 3 meter. Masyarakat Sungai Bungur juga mengedepankan jenis tanaman lokal untuk bercocok tanam seperti pisang, nanas, kedelai dan komoditas hortikultura lainnya.

Selain itu, masyarakat juga menanam dan mempertahankan tanaman pandan yang sangat efektif sebagai sekat bakar. “Daun pandan juga bisa diolah oleh kaum ibu menjadi produk bernilai ekonomis seperti dompet dan tas,” kata Tamin. Dengan pengelolaan yang sudah terbukti bebas api, Tamin pun berharap, pemerintah bisa memberi masyarakat lebih banyak kepercayaan untuk pengelolaan lahan gambut. 

Selain pengalaman Kepala Desa dari Jambi, Keterlibatan masyarakat dalam merestorasi gambut juga terjadi di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kepala Desa Gohong Yanto L Adam menjelaskan, desanya merupakan langganan kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 1997. “Yang paling parah terjadi tahun 2015,” katanya. Akibat kejadian tahun 2015, sekitar 300 hektare lahan pertanian masyarakat hangus terbakar. Bencana itu juga berdampak buruk pada kesehatan masyarakat di desa Gohong dan desa-desa sekitarnya.

Tahun 2016, masyarakat Desa Gohong memulai inisiatif baru untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut. Langkah yang dilakukan termasuk bekerja sama dengan pemerintah dan swasta untuk memulai restorasi gambut. Desa Gohong juga memberlakukan larangan pembakaran lahan gambut untuk pembukaan lahan pertanian. “Kami juga membentuk masyarakat peduli api dan masyarakat peduli tabat,” ujar Yanto.

Untuk merestorasi gambut, masyarakat Desa Gohong telah melakukan pembangunan 11 sekat kanal. Sebanyak 73 sekat kanal lainnya akan dibangun tahun ini. Selain itu, masyarakat Desa Gohong juga terlibat dalam pembangunan sumur bor yang akan menjadi sumber air dalam pengendalian kebakaran lahan gambut. Tercatat telah ada 125 sumur bor yang telah dibuat dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Sebanyak 280 sumur bor lainnya akan dibangun tahun ini.

Untuk memperkuat pengelolaan hutan, Desa Gohong telah memperoleh izin pengelolaan Hutan Desa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 3.155 hektar. Yanto menuturkan, sebagai sumber penghidupan masyarakat memanfaatkan rotan dan mengembangkan berbagai olahan bernilai tinggi. Produk pertanian seperti buah naga juga menjadi andalan.

Kepala BRG, Nazir Foead, saat membuka diskusi panel mengatakan: “Kolaborasi para pihak dan koordinasi efektif pemerintah pusat-daerah jadi kunci keberhasilan restorasi gambut. Menjelang 2 tahun BRG, kerja kolabarasi banyak dilakukan dengan kelompok masyarakat".

Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wahjudi Wardojo saat memimpin salah satu sesi diskusi menyatakan kolaborasi semua pihak untuk merestorasi hutan, lahan, gambut dan mangrove adalah sebuah keniscayaan. Sebab isu restorasi bukan sekadar biodiversitas, tapi juga sosial dan ekonomi. (*)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi – 081375633330