Menteri Siti Dengarkan Curhatan Petani

  11 NOV 2017

SIARAN PERS

Nomor : SP. 344 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2017


Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 11 November 2017

Setelah marathon pemberian SK Perhutanan Sosial yang diserahkan Bapak Presiden beberapa waktu lalu, hari ini, Sabtu (11/11) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengadakan evaluasi program Perhutanan Sosial khusus untuk Pulau Jawa.

Ada 48 elompok tani wilayah Pulau Jawa yang menghadiri evalusi ini. Setiap kelompok tani diwakilkan oleh satu Ketua Kelompok dan dua Anggota, beserta satu Pendamping Kelompok.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian LHK, dibagi dalam tiga sesi yaitu, 1.Sesi Mendengar Pendapat Petani; 2.Mendengar Paparan Rencana Kerja Usaha serta Permodalan; dan 3. Klinik Pelatihan. 

Dalam sesi pertama, Mendengar Pendapat Petani, Menteri LHK, Siti Nurbaya, tampak sangat serius mendengarkan. Sambil sesekali berdiskusi kecil dengan narasumber lainnya. 

Ada beberapa hal major pasca pemberian SK Perhutanan Sosial ini. Hal yang paling sering terdengar adalah tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai modal usaha petani. Beberapa ketua kelompok mengaku kesulitan melakukan verifikasi karena beberapa anggota kelompok ternyata masih memiliki kredit di bank. 

Dalam hal ini, Siti Nurbaya memberikan kesempatan kepada HIMBARA, dalam hal ini yang mewakili Bank BNI, untuk menjawab pertanyaan ini. Diakui memang verifikasi KUR tersebut, sering menjadi kendala utama. Namun pihaknya akan memikirkan jalan, untuk dapat meloloskan atau memprioritaskan para petani yang ikut dalam program PS ini.

Hal krusial lainnya adalah Pendampingan.

Perwakilan dari Muara Gembong menyampaikan, bahwa pengalaman mereka menanam mangrove tanpa pendampingan tidak berhasil. Karena mangrove yang ditanami terbawa ombak dan hilang. 

Menteri Siti, dalam forum ini menyampaikan, bahwa dirinya memerintahkan kepada Dirjen PSKL yang baru untuk segera menyelesaikan hal-hal tersebut diatas, dan segera melakukan pemetaan lokasi tanam dengan drone. 

"Kita berikan tenggang waktu dua minggu untuk seluruh proses verifikasi, sehingga petani bisa segera mengajukan KUR dan bisa segera menanam", tegas Menteri Siti.

Dalam wawancaranya dengan media Menteri Siti Nurbaya menyatakan, "Kelihatan, di pertemuan ini jelas bahwa program ini tidak gampang dan sangat lintas sektoral. Saya harus mementingkan aspek security program ini, sehngga berjalan baik, dan masyarakatnya leluasa bekerja. Itu yang paling penting buat saya". 

Sitinurbaya menyadari, program Perhutanan Sosial ini memiliki tantangan besar. Karena program ini masuk bukan di lahan yang aman, namun di lahan yang statusnya cukup kompleks, sehingga perlu kehati-hatian dan banyak penyesuaian, baik di pihak pemerintah maupun petani. 

Catatan penting lainnya yang disampaikan  Menteri Siti adalah, kematangan kelompok yang belum merata. Sehingga akan ada kelompok yang sangat maju nantinya, dan ada yang mungkin sedang-sedang saja. 

"Ini juga perlu diperhatikan, Pendamping dan Evaluator diharapkan bisa jadi mesin penggerak, sehingga seluruh kelompok bergerak seimbang", tegasnya.