Indonesia Unggulkan Soft Diplomacy dalam Komunikasi Perubahan Iklim

  05 DEC 2017

Nomor : SP. 391/HUMAS/PP/HMS.3/12/2017

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 5 Desember 2017. Soft diplomacy atau diplomasi secara tidak langsung, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dalam komunikasi perubahan iklim global. Hal ini terbukti saat pelaksanaan Conference of The Parties (COP) ke-23 United Nations Framework of Climate Change Convention (UNFCCC), di Bonn, Jerman, November lalu, Indonesia menjadi negara yang paling informatif dalam menyampaikan implementasi aksi perubahan iklim.

Sebagaimana disampaikan oleh Rahmat Witoelar, sebagai Utusan Khusus Presiden dalam Perubahan Iklim, soft diplomacy menjadi strategi komunikasi yang efektif, seiring berjalannya negosiasi oleh Delegasi R.I. di COP-23. Hal ini dikemukakan dalam Pertemuan Komunikasi Stakeholder Hasil United Nations Climate Change Conference COP-23/CMP-12/CMA1.2 UNFCCC, di Jakarta (5/12/2017).

Menteri LHK pada sambutan pembukaan Pertemuan Komunikasi Stakeholder yang dibacakan oleh Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), sekaligus sebagai National Focal Point UNFCCC, menyampaikan bahwa terdapat 29 Keputusan (Decisions) hasil perundingan COP-23/CMP-1, yang terdiri dari 22 keputusan (COP-23), dan 7 keputusan (CMP-13). 

“Keputusan-keputusan ini mencakup antara lain, guidance mengenai penyelesaian program kerja Paris Agreement, Facilitative Dialogue 2018, komitmen pra 2020, aspek pendanaan, platform untuk masyarakat lokal dan masyarakat adat (Local Communities-Indigenous People/LC-IP), serta tentang gender”, tutur Nur Masripatin.

Nur Masripatin juga menyebutkan, dengan masuknya agenda baru LC-IP pada COP, dan hasilnya terkait operasionalisasi LC-IP platform, merupakan pengakuan bagi aksi masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat, dalam negosiasi tingkat global. Hal ini tentunya dapat menjadi dukungan yang kuat terhadap pencapaian target 12,7 juta hektar, pembukaan akses kelola masyarakat sekitar hutan melalui program Perhutanan Sosial.

Selain itu, para negara berkembang juga mendapat harapan baru dari negara-negara maju, yaitu berupa peluang peningkatan dukungan pendanaan iklim dari tahun 2016 ke 2020, untuk aksi mitigasi dan adaptasi.

Sementara, Ketua Dewan Pertimbangan Perubahan Iklim (DPPI), Sarwono Kusumaatmadja, mengingatkan bahwa tantang jalur negosiasi di tahun depan, akan semakin berat, bersamaan dengan tingkat intensitas di dalam negeri, khususnya dalam kondisi politik, dengan demikian diperlukan kekompakan dari semua stakeholder. Terkait hal ini, DPPI berkomitmen untuk mendukung KLHK dalam pencapaian target-target perubahan iklim.

“Kita mempunyai keunggulan dalam soft diplomacy, dari berbagai indikasi, dapat dilihat bahwa profil Indonesia sedang meningkat, dan ini perlu dipergunakan dengan sbaik-baiknya, untuk membantu negosiasi internasional”, tuturnya.

Salah satu bentuk soft diplomacy Indonesia pada COP-23 adalah melalui Paviliun Indonesia, yang telah dikuti oleh berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, LSM/CSO, Perguruan Tinggi, dan kalangan swasta. Agus Justianto, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, selaku Penanggung Jawab Paviliun Indonesia, merasa optimis atas keberhasilan berbagai inisiatif dari para stakeholder dalam kontribusinya mereduksi emisi GRK Indonesia beberapa tahun ke depan. 

Selama dua minggu pelaksanaan COP-23 UNFCCC (6-17 November 2017), sebanyak 570 Delegasi Indonesia hadir di antara total 16.000 peserta, termasuk 9.200 dari kalangan Pemerintah, 5.500 perwakilan PBB, organisasi non pemerintah, LSM, dan 1.200 berbagai media di seluruh dunia. Berbagai isu perubahan iklim diangkat dalam negosiasi COP-23, hingga terwujudnya Decision 1/CP.23 yang dikenal dengan “Fiji Momentum for Implementation” sebagai bahan negosiasi lebih lanjut, sampai diadopsinya panduan implementasi Paris Agreement pada COP-24 di tahun 2018.(*)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi – 081375633330