SIARAN PERS

Nomor : SP.688 /HUMAS/PP/HMS.3/12/2018

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin, 10 Desember 2018. 

Hasil penerbitan Sukuk Hijau Republik Indonesia Tahun 2018 senilai 1,25 Miliar USD secara eksklusif akan didistribusikan ke proyek ramah lingkungan sesuai Kerangka Hijau (Green Framework) Republik Indonesia. Penerbitan ini didaulat sebagai Sukuk Hijau negara pertama di dunia dengan investor yang tersebar di seluruh dunia yaitu: 32% pasar islam, 25% pasar Asia, 15% EU, 18% AS, dan 10% Indonesia.

Inisiatif Obligasi dan Sukuk Hijau bertujuan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. "Green Sukuk adalah instrumen keuangan inovatif berbasis syariah untuk mendukung komitmen Indonesia dalam memerangi perubahan iklim", kata Dwi Irianti, Direktur Keuangan Syariah Kementerian Keuangan RI saat mengisi sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia, Senin (10/12/2018) waktu setempat.

Diperkirakan kebutuhan pembiayaan untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tahun 2015 - 2020 mencapai 1.065 triliun atau 213 triliun rupiah/tahun (TNC, 2017). Sementara dana yang dialokasikan untuk aksi mitigasi dan adaptasi 2015 - 2019, adalah 728 triliun rupiah (NDC, 2017). 

Dalam APBN 2016 - 2017, total alokasi anggaran untuk mitigasi perubahan iklim pada tahun 2016 dan 2017 adalah 154 triliun rupiah. Sukuk hijau hadir sebagai instrumen keuangan syariah yang 100% dari penggunaannya secara eksklusif dikhususkan untuk membiayai proyek hijau yang berkontribusi pada kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pelestarian keanekaragaman hayati.

Berdasarkan kerangka Hijau Indonesia, terdapat 9 sektor yang dapat dibiayai oleh Obligasi/Sukuk Hijau, yaitu: energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, efisiensi energi, pariwisata hijau, ketahanan (resilience) terhadap perubahan iklim, bangunan hijau, transportasi berkelanjutan, pertanian berkelanjutan dan pengelolaan limbah dan energi limbah.

"Inisiatif ini selaras dengan tujuan Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", ucap Dwi Irianti.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, yang juga memberikan keynotes pada acara ini mengatakan, saat ini Indonesia mendorong pembangunan ekonomi rendah karbon, yaitu melalui pembangunan rendah emisi, efisiensi energi, meningkatkan efisiensi pertanian, mengatasi pembalakan liar, dll. 

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Djati Witjaksono Hadi