PPID Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan


Selamat Datang di PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparasi dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sejak 1 Mei 2010, pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat.

Dalam UU KIP diatur mengenai kewajiban badan publik untuk memberi- kan pelayanan informasi secara terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Semua perangkat pemerintah harus siap untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Tidak terkecuali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga memiliki kewajiban sebagai badan publik untuk selalu menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Sebagai bentuk komitmen tinggi sesuai dengan amanat pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008, KLHK sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017 tentang PPID Lingkup KLHK. Dengan terbentuknya PPID, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh KLHK sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Untuk mengatur pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID di lingkungan KLHK, maka disusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 
Visi
Mewujudkan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
 
Misi
  1. Menjamin pelayanan informasi dalam waktu yang cepat, dengan cara yang sederhana, dan dengan biaya yang murah.
  2. Inovasi teknologi untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik.
  3. Mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas dlm proses pengambilan kebijakan publik.
Tugas dan Fungsi PPID KLHK
  1. Mengkoordinasikan PPID Pelaksana dan PPID Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik
  2. Memberikan pelayanan dan/atau tanggapan tertulis atas permohonan informasi yang diajukan oleh publik
  3. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan
  4. Menyusun petunjuk teknis prosedur pelayanan informasi publik
  5. Mengelola, memelihara, dan pemutakhiran data dan informasi untuk bahan pelayanan informasi publik
  6. Membuat laporan tahunan kepada Pembina PPID tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik
  7. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan informasi