Nomor: SP. 022/HUMAS/PP/HMS.3/01/2020

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 23 Januari 2020. Program Perhutanan Sosial (PS) menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan di pedesaan yang perlu disinergikan implementasinya antar kementerian. Program PS lebih diintensifkan pada tahun 2015 oleh KLHK, saat ini terus berkembang. Banyak hambatan yang tidak bisa hanya diselesaikan oleh KLHK sendiri, perlu keterlibatan Kementerian lain agar program ini dapat dipercepat sesuai yang ditargetkan Presiden Jokowi.

Empat Wakil Menteri (Wamen), yaitu Wamen KLHK, Alue Dohong; Wamen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Budi Arie Setiadi; Wamen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Surya Tjandra; serta Wamen Kementerian Perdagangan, Jerry Sambuaga hadir di Kantor KLHK untuk mendorong percepatan tersebut.

"Koordinasi, singkronisasi serta integrasi antar kementerian merupakan amanat Presiden agar proses pembangunan semakin efektif. KLHK memiliki program pengentasan kemiskinan melalui pemberian akses legal lahan hutan kepada masyarakat melalui Program PS, ini sedang berkembang, namun memerlukan dukungan dari Kementerian lain", ujar Wakil Menteri Alue Dohong membuka pertemuan.

Menanggapi permintaan Wamen LHK, Wamen Desa dan PDT menyatakan tertarik ikut menyukseskan program PS karena sangat sesuai dengan tujuan kementeriannya yaitu untuk memajukan desa-desa tertinggal yang banyak terdapat disekitar hutan. 

Dirinya meminta kepada KLHK agar ada kerjasama serta menyiapkan 100 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) di Pulau Jawa yang akan dijadikan model pengentasan kemiskinan melalui Program PS kerjasama antara KLHK dan Kementerian Desa dan PDT tahun 2020 ini.

Salah satu yang akan dioptimalkan adalah kerjasama untuk intervensi pembangunan desa melalui penguatan pertanian dan kehutanan, membuka akses perbankan serta perdagangan/pasar. Kombinasi ini diharapkan akan luar biasa menggerakkan desa menjadi produktif dari hulu sampai hilir nya ungkapnya.

"Orang desa problemnya cuma dua, yaitu pada teknologi pengemasan produk/packaging product dan pemasaran produk. Kalo ini mampu diatasi pembangunan desa akan jalan," jelas Wamen Desa dan PDT.

Saat ini program (PS) yang telah memberikan akses kelola kepada 818.457 kepala keluarga dengan jumlah izin/hak kelola sebanyak 6.411 SK atau total seluas